Dibahas Draft Qanun Pariwisata

Share:

KoranBireuen – Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Bireuen menggelar Focus Group Discusion (FGD) penyampaian draft qanun dan diskusi terkait pembangunan pariwisata setempat di Aula Lama Setdakab Bireuen, Kamis (23/8/2013).

Acara itu dibuka Bupati Bireuen, H Ruslan M Daud, yang diwakili Asisten  III, Drs Zulkifli. Dengan tiga pematerinya,  Rahmadani dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Drs Jamaluddin MM, Kadis Syariat Islam serta Dr Saifullah, S.Ag, M.Pd, Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Almuslim Peusangan.

Selain itu, sejumlah elemen masyarakat juga ikut hadir pada acara tersebut. Seperti pengusaha travel, hotel, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Selain itu, turut hadir  juga pejabat dinas terkait, para camat serta dari unsur Polri dan TNI.

Zulkifli dalam arahannya mengatakan, dunia pariwasata  saat ini perlu pengembangan. Sebab, itu merupakan salah satu pembangunan  yang dapat membangkitkan sektor perekonomian bagi masyarakat serta menciptakan lapangan kerja baru.

“Kita berharap, kegiatan ini dapat menyerap dan menjaring aspirasi berbagai elemen masyarakat melalui FGD ini, guna penyusunan draft rancangan qanun pariwisata,” katanya.

Disamping itu, Zulkifli juga mengatakan, membangun dunia pariwisata di Bireuen, butuh sebuah aturan daerah untuk menjadi pedoman bagi masyarakat dan juga dinas serta pelaku usaha.

Sementara Kadis Porapar Bireuen, Irfan, SPd, MPd, dalam laporannya mengatakan, forum diskusi tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Tujuan diskusi ini, kata dia, untuk proses melahirkan sebuah regulasi bagi kenyamanan para pelaku dunia usaha, perhotelan, pelaku jasa di dunia pariwisata di Kabupaten Bireuen.

“Dengan adanya forum ini diharapkan, akan lahir konsep dan komitmen bersama tentang pengembangan usaha bidang pariwisata di Kabupaten Bireuen. Selain itu, nantinya qanun tersebut menjadi pedoman bersama untuk sama-sama kita terapkan di Bireuen,” ujar Irfan.

Sejumlah pelaku usaha dan tokoh masyarakat yang mendiami lokasi wisata mengharapkan, penyusunan draft qanun yang telah dipaparkan itu siap diterima dengan catatan, lokasi wisata harus terdukung dengan fasilitas dan pengamanan yang tertera dalam qanun tersebut.

“Kami menerima beberapa draft qanun pariwisata sesuai dengan Syariat Islam. Namun, tidak hanya terealisasi di kertas qanun saja. Baik itu fasilitas maupun pegamanan yang jelas sesuai dengan pembahasannya,” kata seorang tokoh masyarakat Kecamatan Kuala.

Selama ini, kata dia, kawasan wisata kumuh. Tanpa fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), mushalla serta petugas keamanan untuk mengawasi masyarakat yang datang ke lokasi wisata.   (Joniful Bahri)

 

Advertisement
Dibahas Draft Qanun Pariwisata | Redaksi | 4.5